Journal of Mine!: October 2011

TUGAS TEORI EKONOMI

NAMA KELOMPOK

DEWI KURNIASARI (11210904)
MUTIARA (14210883)
THERESIA JULIANA (16210874)
WULAN ANDHIKA PUTRI (18210576)

Jelaskan apa yang dimaksud dengan ilmu ekonomi? Serta manfaatnya dalam kehidupan pribadi dan masyaakat (organisasi)!

Ilmu Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku individu dan masyarakat membuat pilihan (dengan atau tanpa uang) menggunakan sumbersumber yang terbatas, dengan cara atau alternatif terbaik untuk menghasilkan barang dan jasa
sebagai pemuas kebutuhan manusia yang (relatif) tidak terbatas. Barang dan jasa yang dihasilkan kemudian didistribusikan untuk kebutuhan konsumsi sekarang dan di masa yang akan datang kepada berbagai individu dan kelompok masyarakat.

∙ Manfaat dalam kehidupan pribadi adalah mempelajari bagaimana mengalokasikan segala sesuatu yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Maka dengan adanya segala keterbatasan yang dimiliki oleh manusia, tentu saja ilmu ekonomi mempunyai peran penting untuk membantu memecahkan masalah yang ada. Secara individu dengan memanfaatkan ilmu ekonomi, kita dapat mengatur kehidupan pribadi kita seperti bagaimana mengalokasikan uang yang terbatas, waktu yang terbatas, tempat yang terbatas dan lain sebagainya sehingga kita dapat mencapai apa yang diinginkan. Kita tahu bahwa masing-masing individu atau pribadi mempunyai cara-cara tersendiri yang spesifik dan unik untuk mengatur dirinya sendiri, sehingga masalah pengalokasian kelangkaan/keterbatasan untuk masing-masing individu tidak perlu dipertentangkan.

∙ Manfaat dalam kehidupan masyarakat (organisasi) adalah membantu menguraikan, menggambarkan, dan meramalkan berbagai perilaku ekonomi. Ilmu ekonomi dikatakan memegang peranan penting dalam kehidupan sosial (masyarakat), karena ilmu ini mengkaji upaya memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Kemakmuran itu sendiri diartikan sebagai kondisi dimana semua kebutuhan materi dapat terpenuhi dengan baik. Jika masyarakat sejahtera berarti masyarakat tersebut mengalami kemakmuran, dan tingkat kemakmuran dapat diukur dari banyaknya barang dan jasa yang dihasilkan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Carilah atikel tentang fenomena yang menggambakan besar kecilnya demand masyarakat terhadap suatu barang dan jasa, lalu analisis dengan pendekatan konsep pemintaan!

Ana membeli 5 kilogram buah jeruk. Padahal semula ia hanya beniat untuk membeli 2 kilogram saja. Tetapi karena di toko Buah Segar sedang ada bulan promosi dengan menurunkan harga jeruk, maka ia memutuskan membeli 5 kilogram. Sebelum ia juga Berniat membeli 5 kilogram buah apel. Namun harga apel ternyata malah naik, sehingga ia terpaksa hanya membeli 2 kilogram saja. la pun terpaksa mengurungkan niatnya untuk membeli buah durian kesukaannya karna harganya sudah naik sangat tinggi.

Dari artikel tersebut, kita ketahui bahwa harga memainkan peran penting dalam mempengaruhi kuantitas permintaan. Semakin tinggi harga, semakin rendah jumlah permintaan. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang dan jasa, semakin banyak jumlah permintaan. Terlihat di sini bahwa ada hubungan terbalik antara tingkat harga dengan jumlah barang dan jasa yang diminta. Fenomena ini pada intinya merupakan isi dari hukum permintaan. Secara lebih jelas, hukum permintaan ini berbunyi: “Apabila harga suatu barang dan jasa meningkat, maka kuantitas yang diminta semakin menurun. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, maka kuantitas yang diminta akin meningkat, ceteris paribus”

Kenaikan harga barang akan menyebabkan berkurangnya jumlah barang yang diminta, hal ini dikarenakan:

• naiknya harga menyebabkan turunnya daya beli konsumen dan akan berakibat berkurangnya jumlah permintaan

• naiknya harga barang akan menyebabkan konsumen mencari barang pengganti yang harganya lebih murah.

Carilah atikel tentang fenomena yang menggambakan besar keilnya supply masyarakat terhadap suatu barang dan jasa, lalu analisis dengan pendekatan konsep penawaran!

Harga telur itik di pasar tradisional di Solo, sejak awal musim kemarau lalu terus mengalami kenaikan, salah satunya akibat sulitnya pedagang mendapatkan komoditas itu.
Musim kemarau menyebabkan itik pangon tidak mau bertelur. Hal ini disebabkan sawah tempat mencari makan kini kering. Untuk memenuhi kebutuhan konsumen, akhirnya pedagang hanya bisa mengandalkan pasokan dari peternak yang bukan pangon.
Berdasarkan pantauan di pasar tradisional, kelangkaan telur itik menyebabkan harga komoditas itu mengalami kenaikan. Harga jual telur yang semula Rp 800, 00 per butir, saat ini uang sebanyak itu baru cukup untuk kulakan dari peternak.
Adapun untuk telur asin, harga jualnya di pasaran telah mencapai
Rp 1.200, 00 per butir. Padahal biasanya harga telur asin hanya sekitar
Rp 1.000, 00 per butir.

Dari artikel tersebut, kita ketahui bahwa harga memainkan peran penting dalam mempengaruhi kuantitas penawaran.

Hukum Penawaran menyatakan bahwa: jumlah produk yang ditawarkan berbanding lurus dengan harga, artinya jika harga naik maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan naik dan sebaliknya, ceteris paribus.

Jelaskan aplikasi teori podusen dan konsumen dalam kaitannya dengan prinsip efisiensi dan oganisasi!

Teori yang menjelaskan hubungan antara tingkat produksi dengan jumlah faktor-faktor produksi dan hasil penjualan output-nya. Produksi jangka pendek yaitu, bila sebagian factor seorang produsen atau pengusaha dalam memerlukan proses produksi untuk mencapai tujuannya.

Kaitannya dengan prinsip efisiensi adalah, pada tingkat efisiensi terbagi 2 aspek yaitu, aspek tekhnis dan aspek ekonomis. Bahwa pada pinsip efisiensi menggambarkan tentang hubungan antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan barbagai tingkat produksi barang tersebut.

Kaitannya dengan prinsip organisasi adalah terletak dua kesatuan terkait antara konsumen serta produsen, bahwa untuk menjalankan pola ekonomi dibutuhkan juga pelaku ekonomi yang untuk mengatur tingkat keseimbangan, sehingga tidak terlalu banyak biaya yang diperlukan.

GAMBARAN UMUM

Sumberdaya perikanan atau kelautan tergolong sumberdaya yang dapat diperbaharui (renewable resources), artinya jika sumberdaya ini dimanfaatkan sebagian, sisa ikan yang (hasil laut) yang tertinggal mempunyai kemampuan untuk memperbaharui dirinya dengan berkembang biak.

Tinggi rendahnya kemampuan berkembang biak ini akan mempengaruhi ketersediaan atau stok sumberdaya ikan. Hal ini memberikan pedoman bahwa populasi sumberdaya ikan tidak boleh dimanfaatkan secara sembarangan tanpa memperhatikan struktur umur dan rasio kelamin dari populasi ikan yang tersedia. Apabila pemanfaatan secara sembarangan dilakukan, berakibat pada umur dan struktur populasi ikan yang tersisa mempunyai kemampuan memulihkan diri sangat rendah atau lambat, berarti sumberdaya ikan tersebut berada pada kondisi hamper punah.

Kondisi sumberdaya ikan saat ini baik pada level dunia maupun nasional telah berada pada posisi mengkhawatirkan. Pada tahun 2008, stok ikan laut dunia yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi tinggal hanya 15%, sekitar 53% stok sudah termanfaatkan secara maksimal dan tidak mungkin dieksploitasi lebih lanjut, dan sisanya adalah sudah overeksploitasi atau stoknya sudah menurun (FAO, 2010). Sementara itu, gambaran pemanfaatan sumberdaya ikan di seluruh perairan Indonesia yang diterbitkan oleh Komisi Nasional Pengkajian Stok Sumberaya Ikan tahun 2006 menunjukkan hal yang sama. Untuk menanggulangi permasalahan krusial menipisnya stok sumberdaya ikan, strategi yang dilakukan adalah memperkuat pengelolaan sumberdaya ikan agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Dalam rangka memperkuat pengelolaan sumberdaya ikan, Direktorat SDI menyelenggarakan Apresiasi Pengelolaan Sumberdaya Ikan

Sumberdaya pesisir dan laut merupakan pendukung penting bagi ekonomi Indonesia dan sangat penting baik secara nasional maupun dunia karena kekayaan keanekaragaman hayati. Namun demikian, upaya pengelolaan saat ini belum dapat memenuhi tujuan perlindungan dan pemanfaatan secara berkelanjutan sumberdaya pesisir dan laut. Kondisi tersebut utamanya antara lain disebabkan masih kurangnya : (i) pendekatan terpadu dalam perencanaan dan pengelolaan pesisir dan laut; (ii) data dan informasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan pengelolaan sumberdaya; (iii) transparansi dalam alokasi sumberdaya; dan (iv) keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya.

PERENCANAAN

Tahapan Perencanaaan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan

1. Identifikasi Isu dan Masalah

Tahapan awal dari rencana pengelolaan sumberdaya perikanan yaitu, identifikasi isu dan masalah, kerusakan ekosistem akibat alat yang tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti bom, penggunaan bom berdampak pada penurunan stok yang ditandai pada menurunnya hasil tangkapan nelayan, diversitas ikan, dan lain-lain. Salah satu identifikasi isu dan masalah yaitu, degradasi ekosistem karang yang dapat disebabkan oleh gangguan antropogenik misalnya kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak.

Selain itu isu dan masalah dapat diidentifikasi dengan melihat hasil tangkapan pada beberapa jenis populasi ikan tertentu yang mulai mengalami penurunan berdasarkan data hasil penelitian.

2. Perumusan Tujuan dan Sasaran

Langkah kedua dalam perencanaan pengeloaan sumberdaya perikanan yaitu Perumusan tujuan berdasarkan masalah yang diidentifikasi, baik dari bebereapa aspek misalnya segi ekologi, biologi, social ekonomi, peraturan dan kelembagaan yang berdampak pada stok dengan tujuan akhir diharapkan bisa menyelesaikan masalah yang ada. Termasuk kontribusi terhadap sosial ekonomi masyarakat nelayan. Dalam perumusan tujuan dan sasaran dilakukan secara bersama antara pemegang otoritas dan stakeholders yang ikut dalam wilayah yang menjadi target untuk pengelolaan termasuk keterkaitan disiplin ilmu ikut dalam perumusan tersebut. Perumusan tujuan harus dalam bentuk target jangka pendek dan jangka panjang.

Perumusan tujuan dan sasaran harus berada pada proporsi menjaga keseimbangan ekosistem/habitat, menjaga kapasitas keberlanjutan, alokasi sumberdaya secara optimal, mengurangi konflik, terlebih dapat menguntungkan secara ekonomi dan lain sebagainya. Dari perumusan tujuan ini juga diharapkan dapat meningkatkan produksi, pendapatan, lapangan kerja, ekonomi, dan keberlanjutan sumberdaya.

3. Pengumpulan Data dan Informasi

Sumber data dan informasi ada dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui proses pengambilan data secara langsung dilapangan melalui riset, penelitian, wawancara, dan lain-lain. Sedangkan data sekunder dapat diperoleh melalui data yang sudah ada pada lembaga-lembaga terkait misalnya dinas kelautan dan perikanan, perguruan tinggi, perusahaan/industri, dan lembaga swadaya masyarakat.

4. Analisis Data dan Informasi

Analisis data dan informasi menjadi acuan dalam merumuskan rencana pengelolaan sumberdaya perikanan misalnya untuk mengetahui potensi lestari suatu kawasan perairan dapat diketahui dengan model Maximum Sustainable Yield (MSY). Dengan model MSY dapat diasumsikan hasil tangkapan maksimum pada periode tertentu tidak men urunkan hasil tangkapan periode berikutnya, karena cadangan sisa dapat memulihkan stok. Selain itu MSY cocok pada spesies tunggal, tapi ada juga menerapkan pada multispesies atau total biomassa suatu wilayah pengelolaan.

Namun dapat juga dilakukan Optimum sustainable Yield. Konsep OSY pada dasrnya berdasar pada konsep MSY dengan tujuan lebih luas tidak terbatas pada keberlanjutan sumberdaya tetapi termasuk keuntungan dan kerugian sosial, ekonomi, ekologi, biologi, teknologi, hukum, baik pada perikanan komersil maupun rekreasi.

5. Konsultasi,Negosiasi dan Musyawarah

Konsultasi dalam pengelolaan sumberdaya perikanan memerlukan mekanisme yang bersifat lintas disiplin dalam mengkaji kebutuhan dan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya perikanan. Konsultasi, negosiasi dan musyawarah dimulai dari identifikasi masalah, perumusan tujuan, peraturan, program, perbaikan, dan laporan kondisi dan keragaan pengelolaan sumberdaya kepada pemberi otoritas.

6. PenetapanAalokasi Sumberdaya

Lewat hasil kajian dan data yang diperoleh, dilakukan alokasi berdasarkan perimbangan nelayan, potensi sumberdaya, mencegah konflik pengguna sumberdaya dan alokasi pemanfaatan sumberdaya berdasarkan ruang dan waktu. Dasar dalam penetapan alokasi sumberdaya berdasarkan potensi lestari model MSY, dimana dapat diasumsikan hasil tangkapan pada periode tertentu dan tidak menurunkan hasil tangkapan periode berikutnya karena sisa cadangan dapat memulihkan stok, dengan penetapan alokasi sumberdaya seperti ini akan lebih optimal dalam menjaga keberlanjutan produksi sumberdaya perikanan.

7. Perumusan Peraturan

Dalam perumusan peraturan pengelolaan sumberdaya perikanan perlu memuat tentang:
‐ Peraturan pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian.

‐ Peraturan bersifat saling mendukung dan tidak menimbulkan tumpang tindih yang dapat berdampak pada timbulnya konflik pemahaman stakeholders.

‐ Sifat dan ruang lingkup tugas, hak, kewajiban pengelola, stakeholders, mitra perikanan.

‐ Syarat-syarat input seperti izin penangkapan (jenis alat, jumlah alat, waktu, daerah, ukuran, subsidi, permodalan. serta syarat-syarat output seperti (ukuran ikan, jumlah tangkapan, retribusi, pajak hasil tangkapan dan lain-lain.

‐ Rumusan peraturan terdiri dari lebih dari satu alternatif.

Menurut Permendagri No.30 Tahun 2010 (Pasal 4) menyusun perencanaan pengelolaan sumber daya di wilayah laut:

Rencana strategis; memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah di bidang pengelolaan sumber daya di wilayah laut.
Rencana zonasi; meperhatikan potensi yang ada di wilayah laut dan kawasan konservasi yang ditetapkan pemerintah
Rencana pengelolaan; mengelola potensi sumber daya yang ada, dan yang telah atau belum sama sekali dimanfaatkan daya dukungnya
Rencana aksi; melakukan kesepakatan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah

PELAKSANAAN

Menurut UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No.45 tahun 2009, dan UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih memperhatikan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya ikan. Selain itu upaya pengelolaan sumberdaya juga harus dilaksanakan untuk mendorong sinergi pengelolaan antara pusat dan daerah. Pengelolaan perikanan yang tidak memperhatikan kondisi sumberdaya akan mendorong pada kondisi kritis karena over eksploitasi. Terutama daerah yang secara ekologis tertekan karena intensitas penangkapan, maupun karena pengaruh rusaknya lingkungan dan habitat ikan.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dan disepakati bersama dengan tetap merujuk pada tujuan dan sasaran yang dimuat sebelumnya. Setiap daerah memiliki peraturan sendiri dalam mengelola wilayah dan sumberdaya perikanan berdasarkan otonomi daerah. Dalam pelaksanaan yang bersifat sustainable perlu adanya monitoring dan evaluasi untuk melihat apakah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan target yang ditetapkan.

Menurut Permendagri No.30 Tahun 2010 (Pasal 2) pengelolaan sumberdaya di wilayah laut meliputi:

Eksplorasi; kegiatan atau penyelidikan potensi kekayaan sumber daya laut yang pelaksanaannya didasarkan pada kondisi lingkungannya
Eksploitasi; kegiatan atau usaha pemanfaatan sumber daya laut yang pelaksanaannya harus didasarkan pada daya dukung lingkungannya.
Konservasi; melindungi, melestarikan dan pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk mewujudkan pengelolaan secara berkelanjutan.
Adaptasi perubahan iklim; mempersiapkan diri dan hidup dengan berbagai perubahan akibat perubahan iklim, baik yang telah terjadi maupun mengantisipasi dampak yang mungkin terjadi.
Pengaturan administratif
Penataan ruang laut; proses penetapan ruang/kawasan yang didasarkan pada sumber daya yang ada di wilayah laut.
Pengelolaan kekayaan laut
Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah; dan
Ikut serta dalam pemeliharaan keamanan

Adapun pelaksanaan lainnya yang bisa dilakukan untuk pembangunan sumberdaya perikanan dan kelautan adalah sebagai berikut:

Memanfaatkan sumberdaya perikanan dan kelautan secara optimal, efisien, dan berkelanjutan
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyediaan daan pemeliharaan sarana dan prasarana sumberdaya perikanan dan kelautan
Menerapkan kawasan produksi untuk mempermudah pembinaan dan penyediaan sarana dan prasarana
Menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta Manajemen Profesional pada setiap mata rantai usaha bidang perikanan dan kelautan
Meningkatkan minat masyarakat untuk mengkonsumsi ikan
Meningkatkan pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan dan kelautan
Merehabilitasi ekosistem pesisir, laut, dan perairan daratan
Mengembangkan dan memperkuat system informasi kelautan dan perikanan
Peningkatan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat pesisir lainnya

PENGAWASAN

Pengawasan sumberdaya perikanan adalah pengawasan prosperity (kesejahteraan), bukan pengawasan security (keamanan). Pengawasan sumberdaya perikanan merupakan kegiatan operasional untuk pengelolaan sumberdaya perikanan yang berhasil agar sumberdaya perikanan tidak rusak karena pemanfaatan sumberdaya perikanan yang berlebihan (overfishing) atau IUU fishing. Pengawasan sumberdaya perikanan merupakan pengawasan komprehensif dan terintegrasi dengan sistem Monitoring, Controlling, and Surveillance (MCS). Latar belakangnya adalah penurunan stok sumberdaya perikanan global, baik di perairan jurisdiksi negara-negara pantai maupun di laut lepas. Sedangkan sasarannya adalah sumberdaya perikanan tidak rusak atau overfishing dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat nelayan dan peningkatan ekonomi negara pantai.

Menurut Permendagri No.30 Tahun 2010 (Pasal 31), Menteri Dalam Negri melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan sumberdaya di wilayah laut yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Adapun pembinaan dan pengawasannya meliputi:

Percepatan penyusunan perencanaan dan pengelolaan sumber daya di wilayah laut;
Pemberdayaan nelayan tradisional dan masyarakat pesisir
Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan bidang kelautan

Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan dilaksanakan dengan tujuan :

Terlaksananya peraturan perundang-undangan secara tertib;
Terciptanya keamanan sumberdaya kelautan dan perikanan;
Terjaganya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan;
Pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan harus dilaksanakan secara terpadu antara instansi kelautan dan perikanan dan instansi terkait lainnya dengan melibatkan dan memberdayakan masyarakat melalui Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (SISWASMAS). Untuk efektif dan efisiensi, pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan perlu didukung dengan adanya data dan informasi pemanfaatan sumberdaya kelautan dan peraturan perundang-undangan yang jelas.

Pengawasan sumberdaya perikanan dilaksanakan pada 4 (empat) dimensi, yaitu sebelum melakukan penangkapan ikan (before fishing), selama melakukan penangkapan ikan (while fishing), ketika melakukan pendaratan tangkapan ikan (during landing), dan setelah pendaratan tangkapan ikan (post landing).

Pengawasan sebelum melakukan penangkapan ikan (before fishing): dilaksanakan di pelabuhan perikanan oleh pengawas perikanan. Pengawasan ini dilaksanakan dengan memeriksa kelayakan kapal perikanan, baik secara administrasi dan teknis untuk melakukan penangkapan ikan. Di sini dilaksanakan pengawasan ketaatan atau kepatuhan kapal perikanan pada ketentuan pengelolaan sumberdaya perikanan atau peraturan perundang-undangan, seperti pemeriksaan dokumen perijinan; form logbook untuk memperoleh data tangkapan ikan; form deklarasi transhipment untuk memperoleh data tangkapan ikan yang dipindahkan ke atau diterima dari kapal lain; pemasangan dan pengaktifan transmitter untuk pemantauan aktivitas kapal perikanan di laut; pemeriksaan jenis dan ukuran kapal perikanan; pemeriksaan jumlah, jenis, dan ukuran alat tangkap pada kapal perikanan; area fishing ground; dan lain-lain. Jika kapal perikanan tidak layak atau tidak patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan atau pengelolaan sumberdaya perikanan, maka kapal perikanan tidak diberi surat laik operasional dan tidak diperbolehkan berangkat melakukan penangkapan ikan.

Pengawasan selama melakukan penangkapan ikan (while fishing): dilaksanakan di laut dengan menggunakan sistem pemantauan kapal perikanan (vessel monitoring system/VMS) dan kapal patroli. Ke mana kapal perikanan berangkat, di mana kapal perikanan melakukan penangkapan ikan, apapun yang dilakukan kapal perikanan di laut, ke pelabuhan perikanan mana kapal perikanan kembali, transit ke pelabuhan perikanan lain, melakukan pendaratan tangkapan ikan akan dipantau melalui VMS. Sehingga akan diketahui di mana kapal perikanan melakukan pendaratan atau transhipmen tangkapan ikan.

Pengawasan ketika melakukan pendaratan tangkapan ikan (during landing) dilakukan di pelabuhan perikanan. Pengawasan ini dilaksanakan dengan skema dokumentasi tangkapan (scheme documentation catch) atau logbook untuk memperoleh data tangkapan ikan kapal perikanan dan inspeksi pelabuhan (port inspection) untuk memeriksa tangkapan ikan yang didaratkan pada pelabuhan perikanan bukan merupakan hasil IUU fishing. Skema dokumentasi tangkapan/logbook dan inspeksi pelabuhan harus didukung dengan data atau informasi aktivitas kapal perikanan di laut. Tangkapan atau produk perikanan yang bukan hasil IUU fishing yang dapat diperdagangkan ke pasar global. Tangkapan atau produk perikanan hasil IUU fishing akan dicegah masuk ke pasar.

Pengawasan setelah pendaratan tangkapan ikan (post landing) dilakukan ketika pendistrtibusian tangkapan ikan ke lokasi lain atau ekspor ke negara lain dalam perdagangan produk perikanan. Pengawasan ini dilaksanakan untuk mengawasi tangkapan ikan yang sah tidak dicampur dengan tangkapan ikan hasil IUU fishing di darat atau laut untuk melegalkan tangkapan ikan hasil IUU fishing (laundering).

DAFTAR PUSTAKA

http://www.sdi.kkp.go.id/

http://untuklautku.blogspot.com/2011/03/tahapan-perencanaaan-pengelolaan.html

http://pk2pm.wordpress.com/2010/07/13/permendagri-no-30-tahun-2010-tentang-pedoman-pengelolaan-sumber-daya-di-wilayah-laut/

http://mukhtar-api.blogspot.com/2011/05/pengawasan-sumberdaya-perikanan.html

http://diskanlut.jabarprov.go.id/index.php?mod=manageMenu&idMenuKiri=437&idMenu=366